Alimudin Kolatlena (DPR RI) bersama rombongan menemui Kepala BNPB pada 21/5/2026 untuk membahas bencana dan ratusan keluarga korban konflik di Maluku yang masih mengungsi.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Fraksi Gerindra, Johan Lewerissa, serta Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Miftha Thoha Rumarey Wattimena melakukan pertemuan dengan Kepal
SuaraEnamDua, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Fraksi Gerindra, Johan Lewerissa, serta Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Miftha Thoha Rumarey Wattimena.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu pokok pembahasan utama adalah aspirasi masyarakat Maluku terkait persoalan kebencanaan. Alimudin Kolatlena menekankan bahwa urgensi penanganan bencana di Maluku sangat tinggi karena provinsi tersebut termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup parah dan bersifat sporadis di seluruh wilayah.
"Mulai dari gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, abrasi, banjir, hingga erosi. Termasuk juga bencana non-alam, semuanya terjadi dan mengancam masyarakat Maluku," ujar Alimudin pada Kamis, 21 Mei 2026.
Poin krusial lain yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah dampak konflik komunal antar warga yang hingga kini masih menyisakan persoalan sosial kemanusiaan. Menurut data yang dihimpun para anggota dewan, masih terdapat ratusan keluarga atau warga yang bertahan hidup di tempat pengungsian. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah seperti Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.
"Mereka masih hidup dan tinggal di pengungsian. Ini persoalan yang sudah lama tetapi belum terselesaikan secara tuntas. Perlu dukungan nyata dari pemerintah pusat," tegas Johan Lewerissa, Wakil Ketua DPRD Maluku.
Para legislator dan kepala daerah yang hadir menilai kondisi tersebut sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui BNPB. Dukungan yang dimaksud tidak hanya terkait tanggap darurat, tetapi juga pemulihan pasca-bencana dan penyelesaian dampak sosial dari konflik komunal yang masih menyisakan warga di pengungsian.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut baik masukan tersebut. Dalam diskusi tertutup, Suharyanto menyatakan kesiapan BNPB untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan DPR RI guna merumuskan langkah-langkah teknis penanganan di lapangan.
Menutup pertemuan, Alimudin Kolatlena menyatakan optimisme dan komitmennya untuk terus berjuang mengawal aspirasi masyarakat Maluku ke pemerintah pusat.
"Kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku adalah prioritas. Saya akan terus mendorong agar setiap persoalan kebencanaan dan dampak konflik yang masih menyisakan pengungsi ini mendapat solusi nyata. Kami optimis," pungkas Alimudin.
