Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Desak Kementerian Haji & Umrah undang Seluruh Ormas Islam Bahas Usulan Biaya Haji.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) Mendesak Menteri Haji dan Umrah Undang Seluruh Ormas Islam Bahas Usulan Kenaikan Biaya Haji 2027

Menyikapi usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027 yang mencapai Rp 107,3 juta per jemaah atau naik hampir Rp 20 juta dibanding tahun berjalan, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam memandang kebijakan strategis ini tidak layak diputuskan sepihak tanpa melibatkan perwakilan umat secara luas.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, Martho Zaini Warat, menyampaikan pihaknya meminta secara resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk segera mengundang dan melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam pembahasan mendalam terkait rencana kenaikan biaya tersebut.

"Ibadah haji adalah urusan besar milik seluruh umat Islam Indonesia. Besarnya dampak kenaikan biaya ini bagi masyarakat mengharuskan pemerintah untuk tidak bekerja sendirian. Kami minta Menteri segera duduk bersama para pemimpin ormas Islam untuk mendengar pandangan, masukan, dan kekhawatiran yang tumbuh di tengah masyarakat luas," ujar Martho kepada Media ini di Jakarta, Senin (13/7).

Menurutnya, kenaikan hingga mendekati 23 persen sangat memberatkan dan berpotensi mempersempit akses beribadah bagi kalangan menengah ke bawah, termasuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan daerah-daerah terluar. Kehadiran berbagai elemen ormas Islam dinilai penting agar pemerintah bisa melihat berbagai sudut pandang, sekaligus mencari solusi yang paling adil dan tidak membebani umat.

"Kami ingin ada ruang untuk berdiskusi, menanyakan rincian biaya, serta mendesak langkah efisiensi dan negosiasi yang lebih maksimal. Jangan sampai keputusan diambil hanya berdasarkan hitungan angka semata, namun mengabaikan kemampuan ekonomi umat," tambahnya.

Selain melibatkan ormas, PP Gerakan Pemuda Islam juga menegaskan perlunya transparansi penuh mengenai rincian penggunaan dana, pengelolaan keuangan haji, serta hasil investasi yang dikelola. Kebijakan ini harus didasari prinsip kehati-hatian, pelayanan terbaik, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berharap permintaan ini disambut baik oleh Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan yang diambil dengan melibatkan umat akan lebih kuat dan dapat diterima bersama," pungkas Martho.