Banyak Proyek Digarap, Presiden Prabowo di desak Pangkas Anggaran di Tubuh TNI
Sorotan terhadap pola pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, maupun perumahan di Indonesia kembali mencuat
Suaraenamdua.com Jakarta - Sorotan terhadap pola pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, maupun perumahan di Indonesia kembali mencuat, sorotan tersebut datangnya dari salah satu Aktivis Maluku Indonesia Muhamad Gurium, kepada media ini di jakarta,9/9/26
ia menyatakan besarnya ruang yang diberikan kepada institusi TNI dalam mengerjakan proyek infrastruktur baik pembangunan jalan, jembatan, maupun perumahan adalah bagian dari pemborosan anggaran dan berpotensi mengurangi kesempatan pemerintah pusat serta daerah dan pelaku usaha lokal untuk mengambil bagian.
Gurium menilai, Presiden Prabowo perlu mengevaluasi pola tersebut agar anggaran yang dialokasikan di TNI harus di pangkas dan disesuaikan anggarannya khusus hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI itu sendiri.
“TNI tidak boleh kerja proyek, sudah ada kementrian terkait dan serta dinas PU, ini namanya Pemborosan Anggaran, jadi sebaiknya di pangkas dan kalau bisa anggaran tersebut diberikan ke daerah-daerah dalam kategori 3T melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel,” kata Gurium.
Menurutnya, jikalau TNI bermain proyek maka peluang keterlibatan kontraktor/pengusaha lokal sangat minim yang tentunya akan berdampak ganda bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.
“Sudah ada Kementerian PU atau Dinas PU, Kementerian Perumahan, ini ada lagi satu TNI, artinya ada pembiaran pemborosan anggaran oleh pemerintah, olehnya saya berharap Presiden Prabowo segera pangkas anggaran di tubuh TNI", ujarnya.
Gurium menegaskan, kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan TNI, Ia justru meminta pemerintah memperjelas dasar kebijakan, mekanisme penunjukan pelaksana, sumber anggaran, serta ukuran efektivitas setiap proyek yang melibatkan institusi negara.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka data serta informasi mengenai proyek-proyek tersebut kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaannya.
“Kalau semuanya transparan dan memang sesuai aturan, tentu publik bisa menilai, tetapi kalau berbicara tentang anggaran pembangunan, kami berharap keberpihakan terhadap kapasitas daerah juga menjadi pertimbangan utama,” tutur Gurium.
Kini bola berada di tangan Presiden Prabowo, apakah anggaran di tubuh TNI harus di pangkas atau tidak, masih banyak daerah-daerah yang kekurangan anggaran termasuk Maluku.
"TNI mengurus jembatan, mengurus program pertanian, mengurus program MBG, mengurus rumah layak huni, jadi sebaiknya anggaran-anggaran ini harus dipangkas dan diberikan ke daerah-daerah yang membutuhkan termasuk Maluku".
Gurium berharap Presiden Prabowo tidak mengabaikan aspirasi tersebut dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah-daerah 3T termasuk Maluku, Tutup Gurium.
