Sekretaris DPW Pemuda LIRA Maluku Muhamad Gurium, mempertanyakan ruang dan kesempatan yang diberikan kepada kontraktor serta pelaku usaha lokal dalam proyek tersebut.
Foto sumber
Suaraenamdua.com Jakarta - Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela kembali menjadi sorotan. Di tengah investasi jumbo yang nilainya mencapai sekitar US$20,95 miliar, Sekretaris DPW Pemuda LIRA Maluku Muhamad Gurium, mempertanyakan ruang dan kesempatan yang diberikan kepada kontraktor serta pelaku usaha lokal dalam proyek tersebut.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kurang lebih 30 Kontraktor atau perusahan lokal saja yang diusulkan dan itu hanya perusahan yang ada di kabupaten kepulauan tanimbar, mestinya harus melibatkan seluruh kontraktor atau perusahan lokal 11 kabupaten/kota di seluruh Maluku.
"Jadi jangan hanya di KKT saja yang diperhatikan, apalgi skopnya Maluku, oleh karena itu kami mendorong agar seluruh kontraktor atau perusahan lokal di 11 kabupaten/kota harus dilibatkan, ungkap Gurium".
Pemuda LIRA Maluku juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan dan meminta penjelasan kepada INPEX apabila benar terdapat pembatasan terhadap kontraktor lokal dalam mendapatkan pekerjaan di proyek Masela.
Desakan ini dinilai penting karena pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa proyek Masela harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Bahkan, pemerintah bersama INPEX menyatakan komitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal serta memberikan peluang bagi pengusaha setempat untuk pekerjaan yang dapat mereka kerjakan, tutur Gurium.
“Jangan sampai Maluku hanya menjadi tempat berdirinya proyek raksasa, sementara kontraktor lokal justru hanya menjadi penonton. Kalau pemerintah sudah menyatakan pengusaha lokal harus mendapat prioritas, maka komitmen itu harus benar-benar diwujudkan,” tegas Gurium.
Menurutnya, keberadaan proyek Masela harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Maluku. Kontraktor lokal tidak boleh hanya diberikan pekerjaan-pekerjaan kecil, sementara pekerjaan dengan nilai ekonomi besar seluruhnya dikuasai perusahaan dari luar daerah.
Apalagi proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia. Karena itu, Pemuda LIRA meminta Menteri Bahlil melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelibatan kontraktor lokal yang ada di 11 kabupaten/kota di Maluku, termasuk transparansi proses pengadaan, persyaratan tender, serta distribusi paket pekerjaan yang dapat dikerjakan perusahaan daerah.
“Pak Menteri ESDM jangan hanya memastikan proyek Masela cepat berjalan, Pastikan juga masyarakat Maluku mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata. Kalau benar ada kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan tetapi dibatasi, kami minta Menteri ESDM segera tegur dan evaluasi INPEX,” tegasnya.
Pemuda LIRA juga mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk tidak tinggal diam. Pemerintah daerah dinilai harus aktif mengawal agar komitmen pemberdayaan ekonomi lokal benar-benar masuk dalam pelaksanaan proyek.
Masela bukan sekadar proyek gas, Masela adalah pertaruhan apakah investasi raksasa benar-benar mampu mengangkat masyarakat Maluku atau kembali meninggalkan masyarakat lokal sebagai penonton di tanah sendiri.
Pemuda LIRA menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh pihak membuka ruang dialog antara INPEX, pemerintah, serta asosiasi kontraktor dan pengusaha lokal Maluku.
“Investasi boleh datang dari luar, tetapi manfaatnya harus terasa sampai ke masyarakat Maluku, Jangan sampai gasnya dari Maluku, tetapi peluang usahanya justru dibawa keluar, tutup Gurium".
