Polemik tidak dicantumkannya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam surat kesepakatan antara pimpinan DPR RI dan masa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Foto sumber
Suaraenamdua.com Jakarta - Polemik tidak dicantumkannya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam surat kesepakatan antara pimpinan DPR RI dan masa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beberapa waktu lalu memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan aktivis.
salah satunya Pemuda Seram Timur Indonesia Muhamad Gurium. Kepada media ini di jakarta 05/09/26 Ia menduga, persoalan tersebut tidak bisa dilihat sekadar sebagai kekeliruan teknis administrasi, tetapi patut dicermati sebagai bagian dari dinamika dan manuver politik di tingkat elite.
Gurium bahkan menyinggung nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, apabila penghilangan nama Puan dalam surat kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar dalam konteks politik tertentu, maka langkah tersebut diduga berpotensi membangun persepsi publik yang merugikan Puan Maharani sekaligus PDI Perjuangan.
“Publik tentu bertanya, mengapa nama Ketua DPR RI tidak dicantumkan? Jangan sampai ada skenario politik yang justru menempatkan Puan dan PDI Perjuangan pada posisi yang seolah-olah bersalah,” kata Gurium.
Ia meminta persoalan tersebut dibuka secara terang agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Menurut Gurium, dalam politik nasional, hal-hal yang terlihat kecil sekalipun dapat memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi publik.
“Kalau memang ini murni persoalan administratif, jelaskan secara terbuka. Tetapi kalau ada keputusan politik di baliknya, jangan biarkan publik hanya menerima narasi sepihak,” tegasnya.
Gurium menilai dinamika antara elite politik harus tetap berada dalam koridor etika dan kepentingan bangsa, Ia mengingatkan agar kekuasaan dan posisi strategis di lembaga negara tidak dijadikan instrumen untuk membangun citra negatif terhadap tokoh atau partai politik tertentu.
“Jangan sampai panggung politik nasional berubah menjadi arena saling menjatuhkan, Rakyat membutuhkan transparansi, bukan intrik,” ujarnya.
Gurium juga mendorong Puan Maharani dan PDI Perjuangan untuk memberikan respons secara proporsional terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, klarifikasi dari pihak-pihak terkait penting untuk menjawab spekulasi yang berkembang sekaligus mencegah isu tersebut dimanfaatkan sebagai senjata politik.
Di sisi lain, tudingan mengenai adanya intrik politik maupun dugaan upaya menyudutkan Puan dan PDI Perjuangan masih merupakan pernyataan Gurium dan memerlukan klarifikasi dari pihak Dasco maupun pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai publik dibuat bertanya-tanya. Kalau tidak ada kepentingan politik, buktikan dengan keterbukaan,” tandas Gurium.
Lanjutnya, ia menduga bahwa surat kesepakatan tersebut sengaja dibuat oleh pihak Dasco tanpa mencantumkan nama Ketua DPR RI Puan Maharani, ia menilai ini simalakama bagi Puan dan PDI Perjuangan.
"Pimpinan DPR RI itu kan koletif kolegial, jadi secara administratif sebuah surat yang dikeluarkan oleh pimpinan DPR wajib mencantumkan Ketua dan wakil ketua DPR".
Ia menilai ini bagian dari intrik politik Dasco yang sengaja dibuat untuk mencuci tangan, dan yang menerima air bekas cuci tangannya adalah Puan dan PDI Perjuangan.
"Tidak ada nama dan tanda tangan Puan di surat tersebut, yang ada hanya 4 wakil ketua termasuk di dalamnya Dasco, maka fiks bilamana UU Perampasan Aset tersebut disahkan atau gagal, tentunya Puan dan PDI Perjuangan tetap disudutkan, tutup Gurium.
